Dinamika Politik Negeri +62

sf: id.pngtree.com

Lalampan-2022. Kemarin teman saya waktu kuliah mengirimi saya WhatSApp (WA) yang intinya mempertanyakan masih dibutuhkankah DPR (RI, DPR Pusat) di Parlemen, dimana Presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen? Setelah dingat-ingat secara lebih seksama, teman saya ber-WA pada jam 15:59. Ia dari Indonesia, dekat dengan pusat Kota Jakarta.

Secara sederhana saya jawab, bahwa DPR (RI, Pusat) di Parleman masih sangat dibutuhkan, artinya senator, pengawas kebijakan politik dan publik masih sangat membutuhkan DPR. Kita tidak akan tahu, seperti apa jika tidak ada DPR, tidak ada pengawas, hari ini kita memang menyaksikan kelawakan atau kelucuan yang dipertontonkan karena baik Legislatif maupun Eksekutif sama-sama dari partai yang sama yaitu PDI-Perjuangan, hal itu memang akan sangat memudahkan langkah-langkah presiden dalam mengambil kebijakan apapun, disisi lain, koalisi PDI-P sangat banyak, semuanya bersatu ke kelompok partai penguasa. Efeknya, tidak ada oposisi. Bahkan tidak banyak media yang berani mengontrol jalannya kekuasaan. Efeknya apa, kenaikan BBM tidak terkendali, karena tidak ada kontrol yang signifikan, sekarang akan ada pencabutan untuk daya listrik 450 V serta beragam kebijakan lain yang meresahkan masyarakat.

Di masa sebelum presiden Jokowi, kita dapat menyaksikan adanya fungsi legislatif yang cukup signifikan yang juga diperagakan oleh DPR, DPR mengontrol jalannya pemerintah, sehingga SBY tidak leluasa menaikkan BBM dan lain sebagainya. Sampai ketua Partai beserta putrinya menangis karena BBM akan dinaikkan. Namun sekarang ketua partai itu malah marah-marah kepada masyarakat karena rakyat sering mengeluh. Keluhan masyarakat akan mahalnya minyak goreng, DPR tidak bersuara sama sekali. Pada saat omnibuslaw, juga demikian. Rakyat dibiarkan berjuang sendirian, apa gunanya ada DPR, kalau rakyat harus turun ke jalanan.

Apakah sebaiknya DPR dibubarkan saja? Tanya teman saya selanjutnya setelah saya menjawab secara singkat dan padat. Untuk membubarkan DPR memang membutuhkan kekuatan yang bersifat kekuasaan juga, kita hanya bisa diskusi karena kita sudah tidak berdaya, wkwkw. Memang demokrasi kita sudah keluar jauh dari rel GBHN (Garis Besar Haluan Negara) meskipun kemarin sempat ada isu untuk kembali dihidupkan. nyatanya tidak ada perkembangan lagi sampai sekarang, mungkin sedang digodok secara diam-diam. Sampai sekarang kita memang tidak bisa menyaksikan secara nyata, apa kerja DPR yang nyata, kerja DPR itu kerja legislasi, pengawasan, pembuatan Undang-undang bersama Presiden, memang kerjanya berefek langsung pada rakyat, tidak seperti kerja eksekutif, seperti Presiden beserta jajarannya (menteri dan lain-lain), Gubernur dan Bupati.

Berbicara usia bangsa ini yang sudah mencapai 77 tahun, mestinya kita sudah memiliki banyak patokan kesejahteraan yang jelas, artinya pembangunan merata hingga pelosok desa, pengawasan yang ketat, namun sayang sekali, dinamika politik dan efeknya hanya berkutat di pusat, bangsa ini terlalu lama berkutat pada peperangan dan perebutan kekuasaan semata. Ketika kepala negara berganti, tentu program kerjanya berganti, kebijakan-kebijakan pun banyak berubah dan itu merombak semua yang ada. Seperti membangun ulang lagi dari awal selama lima tahun, apalagi tidak terpilih lagi pada priode selanjutnya, bisa fatal dan mandek program itu yang tidak selesai selama lima tahun.

Sungguh negeri yang cukup sulit dimengerti,  kadang bertanya-tanya, kenapa pengaspalan jalan tidak selesai, tidak merata sampai pelosok desa, dimana salahnya. Benarkah sudah turun semua keuangan, namun terjadi kemandekan di suatu tempat, atau ada hal lain yang tidak beres dalam dinamika politik tersebut.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama